JawaPos.com-Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM UIN) meluncurkan hasil riset mereka, Kamis (28/11).
Subjek penelitian tersebut merupakan pelaku sekolah rumah atau homeschooling. Tema riset PPIM UIN yakni radikalisme dan homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan. Kesimpulan dalam studi tersebut adanya resiko persebaran ideologi ekstrem intoleran lewat homeschooling.
Koordinator penelitian Arif Subhan menyampaikan bahwa riset ini dilatarbelakangi kasus bom Surabaya pertengahan 2018. Menurut media massa, pelaku pengeboman adalah orangtua yang diduga tak mengirimkan anaknya ke sekolah formal. Mereka mendidik anaknya di rumah.
Menurut Arif, layanan pendidikan alternatif yang sedang tumbuh di Indonesia, memiliki potensi kerentanan terhadap paparan pandangan keagamaan radikal. Juga bisa menyuburkan paham radikalisme.
Penelitian ini membagi dua jenis sekolah rumah. Yakni sekolah rumah berbasis nonagama dan sekolah rumah berbasis agama. Pada jenis kedua ini, terdapat tiga bagian, yakni sekolah rumah berbasis Islam salafi inklusif, sekolah rumah berbasis Islam salafi eksklusif, dan sekolah rumah berbasis nonIslam.
Dari 56 sampel homeschooling di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Padang, ada lima homeschooling yang terindikasi terpapar radikalisme.
Sebelumnya seperti yang dikutip dari Jawa Pos (29/11), Project Manager PPIM UIN Didin Syafruddin mengatakan bahwa masyarakat yang cenderung dikucilkan dari lingkungan sosial, lebih memilih pendidikan homeschooling. Saat anak tidak mendapat pendidikan formal, kata Didin, maka potensi untuk terkena paham radikalisme semakin besar.
Terhadap temuan riset PPIM UIN, Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) memberikan jawaban. PHI mengapresiasi PPIM UIN yang telah melakukan riset tentang homeschooling. ”Riset ini memberi sumbangan baru terhadap khazanah penelitian tentang homeschooling yang masih sedikit di Indonesia. PHI berharap kedepannya makin banyak akademisi yang meneliti soal homeschooling dan menginformasikan hasil risetnya ke publik,” ucap Ellen Nugroho Koordinator Nasional PHI dalam siaran pers yang diterima Jawa Pos (3/12).
Namun, Ellen mencatat bahwa para peneliti perlu sangat cermat melakukan riset literatur tentang isu homeschooling ini. Khususnya aspek sejarah, filosofi, dan metode homeschooling. Sebab, saat ini banyak sekali salah kaprah pemahaman yang beredar tentang homeschooling.
Baik di antara pejabat pemerintah maupun masyarakat.
”PHI menyayangkan adanya stereotip dan prasangka negatif dalam pernyataan Project Manager PPIM UIN bahwa yang memilih homeschooling adalah orang-orang yang dikucilkan secara sosial,” kata Ellen.
”Kami menyebutnya prasangka karena tidak ada basis penelitiannya. Justru menurut riset, yang memilih untuk homeschooling umumnya adalah orangtua berpendidikan tinggi, penuh perhatian pada pendidikan anaknya, dan berkomitmen mengoptimalkan potensi anak. Dan tentang sosialisasi, orangtua homeschooler berkeyakinan bahwa sekolah buka satu-satunya tempat bersosialisasi,” tambah Ellen.
Rata-rata orangtua homeschooler, imbuhnya, mengajari anak untuk respek dan bergaul luas lintas kalangan. Dampaknya, rata-rata anak homeschooling bisa bersosialisasi sama baik seperti anak sekolah. Bahkan, setelah dewasa, mereka lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial.
Dikutip dari penelitian Richard G. Medlin pada 2013, tambah Ellen, dibandingkan siswa sekolah formal, anak-anak homeschooler memiliki kualitas pertemanan lebih baik dengan sebaya maupun orangtua. Juga dengan orang dewasa lainnya. ”Kepribadiannya lebih bahagia dan optimistis, kesadaran moral pun lebih berkembang,” tambahnya.
Oleh karena itu, PHI menolak klaim Project Manager PPIM UIN bahwa anak yang tidak sekolah formal lebih besar potensinya untuk terpapar paham radikalisme. Riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa anak yang belajar di sekolah formal atau lembaga pendidikan nonformal, ternyata juga rentan terpengaruh sikap intoleran dan radikalisme. Apalagi, ternyata, persentasenya yang juga signifikan.
Misalnya mengutip dari survei Setara Institute. Dari sana, 1 dari 14 siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung punya keyakinkan pro-ISIS. Lalu, berdasarkan riset Maarif Institute pada 2018 pada 40 sekolah di Padang, Cirebon, Sukabumi, Surakarta, Denpasar, dan Tomohon, radikalisme masuk ke siswa lewat kegiatan ekstrakurikuler.
”Jadi pemerintah harus bersikap tegas dan konsisten mempromosikan dan melindungi keberagaman. Jadi paham intoleran atau radikal tak akan bisa menyebar, sehingga tidak ada jalur pendidikan mana pun yang perlu terstigma. Baik itu sekolah formal, nonformal, maupun homeschooling,” tegas Ellen.